JAKARTA — Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) mendorong penyatuan langkah seluruh Wija to Luwu dalam mengawal proses pembentukan Provinsi Luwu Raya yang kini memasuki tahapan krusial. Soliditas dan konsolidasi dinilai menjadi kunci agar perjuangan panjang tersebut dapat mencapai hasil konkret.
Seruan itu mengemuka dalam pertemuan Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKLR Sulawesi Selatan, Ir H. Hasbi Syamsu Ali, dengan Ketua Umum Badan Pekerja Pembentukan (BPP) KKLR, H. Arsyad Kasmar, di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur, Senin (9/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua tokoh KKLR itu sepakat bahwa momentum kebersamaan yang terbangun di Luwu Raya harus dijaga dan diperkuat, terutama setelah gelombang aksi demonstrasi pada Januari lalu yang berhasil mengangkat aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya ke tingkat nasional.
“Alhamdulillah, kita melihat soliditas yang luar biasa dari para kepala daerah, pimpinan DPRD, mahasiswa, dan masyarakat di Luwu Raya. Ini modal besar yang harus kita rawat. Jangan sampai terpecah oleh hal-hal kecil yang justru melemahkan perjuangan bersama, ” ujar Arsyad Kasmar.
Menurut Arsyad, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya kini telah memasuki tahap pemenuhan persyaratan administratif sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, ia menilai seluruh elemen perlu menyatukan langkah dan mendukung kerja-kerja teknis yang sedang dilakukan Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonom Baru (BPP-DOB) Provinsi Luwu Raya.
“BPP-DOB Provinsi Luwu Raya sudah mulai bekerja dan berkolaborasi dengan kepala daerah serta pemangku kepentingan se-Luwu Raya. Targetnya adalah menuntaskan seluruh dokumen dan persyaratan administratif untuk diajukan ke pemerintah pusat melalui Kemendagri dan Komisi II DPR RI, ” jelasnya.

Ia juga mendorong agar rekomendasi dan persetujuan resmi dari pemerintah daerah dan DPRD se-Luwu Raya segera dirampungkan, sebelum dibawa ke tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Senada dengan itu, Ketua BPW KKLR Sulsel, Ir H. Hasbi Syamsu Ali, menegaskan bahwa penyatuan langkah tidak hanya berarti kebersamaan sikap, tetapi juga keselarasan strategi gerakan di lapangan.
Hasbi mengapresiasi aksi-aksi demonstrasi yang telah dilakukan berbagai elemen masyarakat Luwu Raya dalam beberapa pekan terakhir.
“Aksi-aksi itu membuat aspirasi Provinsi Luwu Raya terdengar lebih nyaring di pemerintah pusat. Itu bukti bahwa rakyat Luwu Raya menginginkan provinsi ini, ” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa memasuki fase administratif, pola gerakan perlu ditata agar tetap efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
“Saat ini kita fokus pada pemenuhan syarat administratif. Karena itu, kami mengimbau agar aksi-aksi yang berpotensi menyulitkan masyarakat, seperti blokade jalan, mulai dikurangi. Kita dorong gerakan yang lebih simpatik dan strategis untuk meraih dukungan publik yang lebih luas, ” kata Hasbi, yang juga Koordinator Wilayah BPP-DOB Luwu Raya.
Ia menegaskan, kekompakan yang telah terbangun merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam mengawal proses pembentukan Provinsi Luwu Raya hingga ke tingkat pusat.
“Sudah saatnya kita tinggalkan friksi dan konflik internal. Mari kita bersatu untuk tujuan besar, yakni pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya. Untuk Luwu Tengah, Insya Allah persyaratan administratif sudah siap. Untuk Provinsi Luwu Raya, inilah yang sedang kita siapkan bersama, ” ujarnya.
Hasbi menambahkan, perjuangan selanjutnya akan memasuki fase yang lebih krusial dan membutuhkan dukungan pembiayaan serta logistik yang tidak kecil. Untuk itu, KKLR telah meluncurkan Program Seribu, Sepuluh Ribu, atau Seratus Ribu yang disingkat “Serbu Luwu Raya”.
“Program ini akan segera kami sosialisasikan kepada seluruh Wija to Luwu di manapun berada. Ini adalah perjuangan bersama yang membutuhkan partisipasi semua pihak, ” pungkasnya. (*)

SM Network